Debat Terakhir Pilkada Jakarta, Momen Perang Narasi dan Fokus Substansi

Kemnaker Mendorong Pengembangan dan Implementasi K3 dalam G20

Mengusulkan agar G20 menyusun indikator kebijakan ketenagakerjaan yang ramah kelompok rentan.

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Mei 2022, 04:14 WIB

Diterbitkan 13 Mei 2022, 04:03 WIB

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, usai memberikan Closing Remarks pertemuan kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (Istimewa)

Hari Terakhir EWG II, G20 Dorong Pengembangan dan Implementasi K3 di Dunia Ketenagakerjaan Baru.

Liputan6.com, Jakarta - Era digitalisasi dan pandemi COVID-19 memberikan tantangan baru bagi sektor ketenagakerjaan. Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, negara-negara dunia memiliki kesamaan pandangan tentang perlunya meningkatkan implementasi dan mengembangkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Isu terkait K3 ini sangat penting dengan melihat kondisi saat ini. Misalnya terkait dengan pemanasan global, bekerja di dunia kerja baru yang lebih banyak menggunakan IT, sehingga kita bisa bekerja dari rumah, dari tempat kita yang jauh, maupun dari tempat kerja, ini menjadi isu yang kita diskusikan hari ini," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, usai memberikan Closing Remarks pertemuan kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 2nd Employment Working Group/EWG Meeting) di Yogyakarta, Kamis (12/5/2022).

Anwar Sanusi mengatakan, pada hari terakhir pertemuan kedua EWG, pihaknya juga mengusulkan agar G20 menyusun indikator kebijakan ketenagakerjaan yang ramah kelompok rentan.

"Tawaran tadi mendapatkan respons dari hampir semua peserta bagaimana indikator tersebut dapat digunakan di negara masing-masing. Kita sepakat semua negara akan melihat kembali dan kita akan diskusikan di pertemuan yang akan datang," katanya.

Selanjutnya, pada sesi terakhir, delegasi EWG II juga merumuskan zero draft atau draf awal deklarasi yang akan dideklarasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan anggota G20, pada Pertemuan Menteri-menteri Ketenagakerjaan dan Buruh (Labour and Employment Ministerial Meeting).

"Kita menyepakati kerangka waktu agar konsep zero draft ini menjadi final draft. Karena membutuhkan waktu untuk mematangkan rancangan atau draft terkait dengan deklarasi ini. Karena deklarasi ini sifatnya mengikat," ujarnya.

EWG II berlangsung dari 10 sampai 12 Mei 2022 di DIY. Anggota G20 yang hadir secara langsung/tatap muka adalah Indonesia (Presidensi), Australia, Kanada, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Jepang, Republik Korea, Arab Saudi, Turki, Inggris, Amerika Serikat, Argentina, India, dan Afrika Selatan. Sedangkan Anggota G20 yang mengikuti secara virtual adalah Brazil, RRT, Rusia, Italia, dan Meksiko.

Selain itu, EWG II juga diikuti negara-negara pengamat dan undangan; Organisasi Internasional seperti ILO, IsDB, World Bank, ADB, OECD, dan G20 OSH Net; serta engagement gruop seperti C20, L20, Y20, dan B20; baik secara langsung maupun virtual.

"Mereka memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan EWG ini. Kita mengisi dengan diskusi produktif dan mereka saling menjaga, saling toleransi, terhadap usulan-usulan yang disampaikan. Bahkan mereka juga mengapresiasi kepada Indonesia, khususnya masyarakat Yogyakarta, atas hospitality, keramahannya untuk menjadi Tuan Rumah secara fisik," pungkasnya.