BI Jateng Beri Rekomendasi TPID Buat Cegah Kenaikan Inflasi

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah dan Yogyakarta meminta kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menyiapkan langkah-langkah yang tepat untuk menekan inflasi terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. BI berharap inflasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta tidak lebih besar dari inflasi nasional.

Deputi BI kantor Perwakilan Wilayah V Jateng-DIY, Marlison Hakim, BI secara rutin telah menyampaikan rekomendasi kepada anggota TPID di tingkat propinsi maupun Kabupaten dan kota mengenai langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengendalikan inflasi.

"Rekomendasi itu diharapkan bisa menjadi referensi untuk meminimalkan tekanan inflasi ke depan," kata Marlison kepada Liputan6.con, di Semarang, Jumat (14/11/2014).

Salah satu rekomendasi antisipasi dampak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pada triwulan ini adalah tindakan pencegahan kemungkinan penyalahgunaan BBM subsidi terutama menjelang kenaikan.

"Langkah lain adalah mengatur kenaikan tarif angkutan, baik di dalam kota maupun antar kota. Kenaikan tarif ini harus melalui beberapa pertimbangan di antaranya waktu kenaikan dan besaran yang sesuai dengan kemampuan masyarakat," tambah Marlison.

Langkah lain yang bisa dilakukan oleh TPID, di antaranya memperkuat program komunikasi dengan masyarakat dalam rangka mengelola ekspektasi inflasi dan mendukung langkah Pemerintah pusat untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM subsidi terhadap masyarakat kelompok tertentu, terutama golongan menengah ke bawah sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Selain antisipasi kenaikan BBM, ada langkah lain yang direkomendasikan, misalnya meminimalkan penyalahgunaan elpiji ukuran tabung 3 kg melalui pengawasan atas kecukupan pasokan dan sistem distribusi.

"Untuk pangan juga harus mempersiapkan stok pangan yang cukup khususnya beras sebagai antisipasi dari kemungkinan penurunan produksi dan pengaruh El Nino yang menyebabkan bergesernya musim tanam," kata Marlison.

Untuk wewenang BI secara regional, menurutnya hanya melakukan koordinasi dengan TPID dan meminta dinas terkait dari kabupaten dan kota untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka meminimalkan risiko dampak kenaikan harga BBM subsidi tersebut. (Edhie Prayitno Ige/Gdn)