Indonesia Bisa Jadi Negara Maju seperti AS dan Inggris, Apa Resepnya?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia butuh usaha 3 kali lipat untuk bisa jadi negara maju.

Perhitungan itu keluar atas dasar status Indonesia saat ini sebagai negara menengah atas (upper middle income), dengan pendapatan nasional bruto atau Gross National Income (GNI) berada di level USD 4.000 per kapita.

Untuk bisa jadi negara berpendapatan tinggi (upper income), GNI per kapita Indonesia harus mencapai USD 13 ribu. Namun, Menristek Bambang mengingatkan, perhitungan jadi negara maju bukan hanya soal hitung-hitungan angka.

"Tapi masalahnya matematika ekonomi bukan ilmu pasti. Ekonomi tidak bisa disamakan begitu saja dengan matematik. Ekonomi butuh pendekatan yang kadang-kadang di luar yang biasa dilakukan," ujarnya dalam siaran video YouTube, Sabtu (10/4/2021).

Berkaca pada pengalaman sebuah negara bisa jadi negara maju pada masa lalu, ia menilai Indonesia perlu melakukan terobosan dan tidak hanya menerapkan bisnis dengan skema biasa (business as usual).

"Belajar dari Korea (Selatan), belajar dari Eropa Barat dari masa lalu, belajar dari Amerika Serikat dan Jepang di masa lalu, jawabannya adalah ekonomi kita kalau ingin jadi negara maju harus jadi ekonomi berbasis inovasi," imbuhnya.

Bambang lalu berjalan jauh ke abad 19, ketika masa revolusi industri pertama dimulai di Inggris saat James Watt menemukan mesin uap. Dia lantas menemukan, keberhasilan James Watt merubah dunia bukan hanya berbasis pada ilmu saja, tapi juga berkat adanya kemitraan dengan pengusaha besar.

"Jadi kombinasi mereka menghasilkan perusahaan besar karena teknologinya dipakai. Akhirnya semua industri memakai. Inggris pada saat itu jadi negara superpower, karena Inggris jadi negara yang duluan untuk urusan industri," tutur Bambang Brodjonegoro.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Indonesia telah memperoleh status negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country dari Bank Dunia pada 1 Juli 2020. Kenaikan status tersebut setelah Gross National Income (GNI) atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB) Indonesia naik menjadi USD 4.046 per kapita pada akhir 2018 lalu.

Namun, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Bambang Brodjonegoro menekankan bahwa Indonesia masih jauh dari kategori negara maju atau berpendapatan tinggi.

"Kita belum masuk kategori negara maju. Kita masih negara upper middle income. Itupun status menengah ke atasnya baru kita dapatkan tahun lalu, 2020. Sebelumnya kita masih masuk kategori lower middle income, kategori menengah ke bawah," jelasnya dalam siaran YouTube peresmian Science Techno Park (STP) Universitas Hasanuddin, Sabtu (10/4/2021).

Menurut dia, jika Indonesia ingin masuk sebagai negara maju, maka perlu usaha yang luar biasa. Menristek Bambang lantas berkaca pada seluruh negara anggota PBB, dimana sangat sedikit sekali yang berhasil lolos dari jebakan negara kelas menengah.

"Masalahnya, Indonesia ada di negara kelas menengah. Menengahnya baru naik sedikit dari menengah bawah ke menengah atas. Jadi kalau pakai angka, menengah atasnya tuh baru sedikit sekali," ungkapnya.

Untuk bisa jadi negara maju, Menristek Bambang melanjutkan, secara hitungan GNI per kapita per orang Indonesia harus menaikannya hingga tiga kali lipat dari yang ada hari ini.

NKRI disebutnya memang pernah meninggikan GNI per kapita hingga tiga kali lebih besar. Itu terjadi pada masa krisis 1998, dimana PNB per kapita Indonesia jeblok di kisaran USD 1.000, namun kemudian bangkit menjadi USD 4.000 pada hari ini.

"Jadi naik tiga kali lipat pernah kita lakukan. Tapi itu dari kelas yang berbeda, dari 1.000 ke 4.000, yang tidak sama dari 4.000 ke 13 ribu (syarat jadi negara maju)," tutur Bambang.

"Secara matematika sama, naik tiga kali lipat. Tapi masalahnya matematika ekonomi bukan ilmu pasti. Ekonomi tidak bisa disamakan begitu saja dengan matematik. Ekonomi butuh pendekatan yang kadang-kadang di luar yang biasa dilakukan," tandas Bambang Brodjonegoro.