Bos Bandara Jeddah Minat Investasi di Bandara Haji dan Umrah Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Port Projects Management & Development Co. Ltd (PPMDC) Adnan M.T Al-Saggaf, dalam kunjungan kerjanya ke Jeddah, Arab Saudi.

Dalam pertemuan tersebut, Menhub menawarkan kepada PPMDC peluang kerjasama investasi di sejumlah bandara di Indonesia, yang melayani penerbangan haji dan umroh.

PPMDC merupakan operator bandara pertama di Arab Saudi, yang saat ini mengoperasikan Bandara Haji King Abdul Aziz, Jeddah.

“Kami tawarkan investasi dengan membentuk joint venture bersama dengan operator bandara di Indonesia, dalam rangka mengembangkan bandara-bandara di Indonesia. Serta meningkatkan konektivitas antara bandara haji dan umroh di Indonesia dengan Bandara di Jeddah dan Madinah,” kata Menhub, Minggu (3/12/2023).

Budi Karya menyampaikan, bahwa saat ini di Indonesia terdapat sejumlah bandara yang melayani penerbangan haji dan umroh.

"Ada beberapa bandara embarkasi haji dan umroh di Indonesia yang dapat dikerjasamakan," ujarnya.

Investasi di Bandara Haji

Sementara itu, CEO PPMDC, Adnan M.T. Al-Saggaf, menyatakan ketertarikannya untuk segera melakukan investasi di bandara-bandara haji dan umroh di Indonesia.

"Dengan pengalaman lebih dari 17 tahun dan sebagai pengelola bandara haji di Jeddah, Arab Saudi, PPMDC yakin dapat memberikan yang terbaik bagi pengelolaan bandara haji dan umroh di Indonesia," ujar Adnan.

Sebagai informasi, PPMDC sudah memiliki kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MoU) dengan Angkasa Pura 2 (AP 2), untuk penjajakan kerjasama pengoperasian dan pengembangan terminal haji dan umroh.

Pada tahun 2023, Indonesia memiliki 13 bandara yang digunakan untuk embarkasi penerbangan haji dan 6 bandara embarkasi haji antara.

Ke-13 bandara tersebut yaitu: Sultan Iskandar Muda (BTJ/Banda Aceh), Kualanamu (KNO/Medan), Minangkabau (PDG/Padang), Hang Nadim (BTH/Batam), Mahmud Badaruddin II (PLM/Palembang), Soekarno Hatta (CKG/Cengkareng), Adi Sumarmo (SOC/Solo), Juanda (SUB/Surabaya), Syamsudin Noor (BDJ/Banjarmasin), Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (BPN/Balikpapan), Sultan Hasanuddin (UPG/Makassar), Lombok (LOP/Praya), dan Kertajati (KJT/Majalengka).

Sementara, 6 bandara embarkasi haji antara, yaitu: Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Fatmawati Soekarno Bengkulu, Depati Amir Bangka Belitung, Radin Inten II Lampung, dan Djalaluddin Gorontalo.

Sebelumnya, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jalur perdagangan laut domestik maupun internasional. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh angkutan logistik laut, minat beberapa perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia semakin meningkat.

Salah satunya Abu Dhabi Ports Group (AD Ports), yang baru-baru ini mengakuisisi perusahaan pelayaran Indonesia, PT Meratus Line dengan nilai transaksi yang diperkirakan mencapai USD 2 miliar. Bahkan, rencananya AD Ports akan turut mengelola Pelabuhan Patimban di Jawa Barat.

Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai, kehadiran AD Ports sebagai investor asing dalam sektor angkutan laut harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pelaku industri pelayaran di Indonesia.

Pasalnya, ini seakan jadi peringatan bahwa kondisi perusahaan pelayaran nasional sedang tidak stabil. Hakeng berpendapat, situasi ini lantas dimanfaatkan oleh investor asing untuk masuk ke perusahaan pelayaran atau angkutan laut yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

"Seiring berjalannya waktu, perusahaan pelayaran bisa diambil alih oleh investor asing, dan kita akan kesulitan mengembalikan kepemilikan sahamnya. Ini berkaitan dengan kedaulatan ekonomi di bidang pelayaran yang seharusnya menjadi milik nasional," ujarnya, Rabu (29/11/2023).Prinsip CabotageHakeng berharap prinsip cabotage (kebijakan pelayaran dalam negeri yang memberikan hak eksklusif kepada operator pelayaran lokal) harus tetap dijaga guna melindungi perusahaan pelayaran nasional. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam mendukung perkembangan industri pelayaran.

Menurut dia, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menegaskan pentingnya persaingan usaha yang sehat, dimana setiap penyelenggara angkutan perairan di dalam negeri harus mampu berkembang secara independen, kompetitif, dan profesional.

Persaingan tersebut dikatakannya harus mampu mendorong kondisi usaha yang adil bagi pelaku usaha dari segala skala, serta mencegah praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat.

"Jika terlalu banyak perusahaan pelayaran asing yang masuk, ada potensi gangguan terhadap kedaulatan maritim Indonesia," tegas dia.

Kata Hakeng, kedaulatan maritim juga terkait dengan ketersediaan kapal angkutan logistik laut yang dimiliki secara domestik oleh Indonesia. Kehadiran kapal ini sangat vital bagi negara kepulauan terbesar di dunia, lantaran berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan bisnis dengan menghubungkan distribusi barang dan penumpang antar-pulau.

"Perhatian juga harus diberikan pada perkembangan muatan kargo di Indonesia, di mana saat ini sebagian besar terpusat di wilayah Barat. Diperlukan upaya sinergi dengan stakeholder lain seperti sektor pertanian dan industri untuk mencapai keseimbangan dalam rantai pasok logistik antara wilayah Barat dan Timur Indonesia," tuturnya.