JK hingga Trump, 5 Pejabat Dunia yang Akan Bahas Isu Krusial di Sidang Majelis Umum PBB

Liputan6.com, New York - Para pemimpin dan ratusan pejabat tinggi dunia akan tampil di atas mimbar diplomasi terbesar di dunia, yakni, Sidang Majelis Umum PBB di New York pekan ini, yang dimulai pada Selasa 25 September 2018 pagi waktu setempat (selisih sekitar 11 jam lebih lama dari Jakarta).

Pada sesi Debat Umum PBB, setiap pemimpin dunia atau delegasi perwakilannya, diberi kesempatan untuk berbicara tentang sejumlah isu yang menjadi perhatian politik luar negeri negaranya, serta, topik-topik yang berkaitan erat dengan PBB.

Tahun lalu misalnya. Dalam penampilan perdananya sebagai Presiden AS di Sidang Umum PBB, Donald Trump berpidato tentang ancaman untuk "menghancurkan sepenuhnya" Korea Utara dan menekankan komitmennya terhadap kebijakan "America First" --sebuah retorika yang kontroversial, mengingat, ia berbicara di hadapan majelis sebuah organisasi yang mementingkan perdamaian dan pro-multilateralisme.

Analis menilai, pidato Trump tahun lalu sungguh "bombastis" bahkan, "para kepala negara lain tak mampu menetapkan standar sebagaimana yang Trump lakukan. "Dan itu sangat berhasil," lanjut Richard Gowan, peneliti senior di United Nations University.

Tahun ini, pemimpin dunia mana yang akan tampil dan menyampaikan pidato seputar isu krusial dunia di Sidang Majelis Umum PBB 2018? Berikut 5 di antaranya, seperti Liputan6.com kutip dari Quartz dan berbagai sumber, Selasa (25/9/2018).

Simak video pilihan berikut:

Presiden AS kemungkinan akan mengangkat isu Korea Utara dan Iran, serta kembali mengkritik PBB dan prinsip multilateralisme lagi, sebagaimana yang pernah ia lakukan pada tahun lalu.

Tahun lalu, Trump menyebut "kedaulatan" sebanyak 21 kali, dan mencap kesepakatan nuklir multilateral Iran sebagai "salah satu perjanjian terburuk dan paling berat". Ia juga mengancam akan menghancurkan Korea Utara, dan menyebut Kim Jong-un sebagai 'rocket man'.

Jika penasihat keamanan nasionalnya, John Bolton, ada hubungannya dengan pidato tahun ini, Quartz mengimbau dunia untuk bersiap atas pernyataan Trump yang mungkin akan bombastis terhadap isu tersebut --terlepas kini Washington telah kembali mengencangkan sanksi terhadap Teheran dan memiliki hubungan diplomatik yang mencair dengan Pyongyang.

Di sisi lain, sebelum Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, AS telah menarik diri dari Kesepakatan Nuklir Iran yang didukung DK PBB, Kesepakatan Iklim Paris, Dewan HAM PBB, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), serta mengancam akan memberikan sanksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) --menegaskan kembali pandangannya yang tak mendukung prinsip multilateralisme.

Tahun lalu, apa yang disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron di Sidang Majelis Umum PBB merupakan kebalikan dari apa yang disampaikan oleh Trump, yakni, mengedepankan Paris menjadi pemain penting dalam multilateralisme dunia.

Macron, seperti tahun lalu, akan diperkirakan membahas soal isu global yang menjadi perhatian banyak negara, seperti perubahan iklim, pengungsi, Kesepakatan Nuklir Iran, denuklirisasi Korea Utara, dan terorisme.

Sidang Majelis Umum PBB tahun ini terlaksana beberapa bulan setelah Trump menarik AS keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA 2015) yang didukung oleh Dewan Keamanan PBB, dan kemudian kembali memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Negeri Para Mullah.

Teheran, sepanjang tahun ini, merespons hal itu dengan menyebut bahwa langkah AS keluar dari JCPOA menyebabkan krisis ekonomi di negaranya, serta mengumbar sejumlah retorika keras terhadap Washington.

Dalam sidang majelis umum tahun ini, Rouhani diperkirakan akan membahas hal tersebut, di samping isu lain yang menjadi perhatian Teheran, seperti Perang Saudara Suriah, isu Israel-Palestina, hingga persaingan regional dengan Saudi.

Mewakili Presiden RI Joko Widodo untuk berpidato di Sidang Umum PBB 2018, Wapres JK berangkat ke New York dengan membawa sejumlah delegasi menteri, termasuk Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Pidato yang disampaikan Wapres RI nanti diperkirakan akan menbahas soal komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, mengingat tahun depan, RI akan mulai menduduki kursi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

Wapres JK juga diperkirakan akan membahas soal krisis Palestina, mengingat, isu tersebut menjadi salah satu agenda prioritas politik luar negeri Indonesia.

Sebelum berpidato di sidang umum, JK telah menyampaikan pidato di "Nelson Mandela Peace Summit" di New York pada 24 September, membahas soal nilai keadilan, hak asasi manusia, rekonsiliasi konflik, toleransi, dan penghormatan atas keberagaman. Bukan tak mungkin, topik-topik tersebut akan diangkat oleh JK dalam pidatonya.

Salah satu dari beberapa pemimpin yang dijadwalkan untuk bertemu Trump secara pribadi, Sisi juga diharapkan untuk bertemu dengan para pemimpin Eropa termasuk presiden Prancis Emmanuel Macron.

Dalam pidato Majelis Umum, Sisi diharapkan untuk membahas terorisme dan proses perdamaian Israel-Palestina --yang mana, sejak beberapa bulan lalu, Kairo menginisiasi dialog damai antara kelompok politik Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Israel, menyusul eskalasi protes berdarah dan korban jiwa di perbatasan kedua negara.