Filipina Ajak Malaysia dan Indonesia Lawan Praktik Dumping Minyak Kelapa Sawit

Liputan6.com, Manila - Pemerintah Filipina mengatakan pada hari Kamis, bahwa mereka akan membentuk "kelompok kerja teknis" dengan Malaysia dan Indonesia untuk mengatasi isu penyelundupan dan dumping minyak sawit, yang memicu penurunan signifikan harga komiditi terkait.

Menteri Pertanian Filipina Emmanuel Pinol mengatakan dalam sebuah unggahan di Facebook bahwa ia bertemu dengan perwakilan pemerintah Malaysia dan Indonesia pada hari Rabu di Manila, setelah pekan lalu membahas larangan sementara pada impor minyak kelapa sawit oleh dua produsen terbesar dunia.

Dikutip dari The Straits Times pada Jumat (29/3/2019), Pinol meminta kepada pejabat Malaysia dan Indonesia untuk menjaga ekspor minyak kelapa sawit mereka ke Filipina, pada tingkat yang tidak akan merugikan industri kopra dan kelapa sawit lokal.

Di lain pihak, pejabat Kementerian Perdagangan Indonesia, Pradnyawati, mengkonfirmasi bahwa ketiga negara akan "menghitung ulang kebutuhan impor Filipina untuk menghindari kelebihan pasokan", dan membahas masalah yang terkait dengan rantai pasokan kelapa sawit.

Namun, tidak ada tanggapan langsung dari pejabat pemerintah Malaysia terhadap pernyataan Pinol tersebut.

Pinol mengatakan dalam sebuah unggahan Facebook pada 22 Maret, bahwa ia sedang mencari larangan sementara atas minyak sawit Malaysia dan Indonesia, karena petani kelapa dan kelapa sawit lokal dipengaruhi oleh harga "sangat rendah" akibat isu "dumping" komoditas tersebut.

Dia juga mengatakan bahwa Filipina telah meminta Malaysia dan Indonesia untuk memeriksa laporan penyelundupan minyak mentah dan minyak kelapa sawit olahan ke Filipina.

Dia juga mendesak Indonesia dan Malaysia agar membuka pasar mereka untuk produk-produk dari Filipina, terutama yang berbasis kelapa, guna "memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan".

Simak video pilihan berikut: 

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam menghadapi diskriminasi minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE).

"Kita tidak akan tinggal diam dengan Eropa," kata Oke saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin 25 Maret.

Kendati demikian, dia menyebutkan pemerintah harus menyusun langkah strategis untuk melakukan perlawanan atau pun gugatan terhadap Uni Eropa. Sayangnya, dia masih enggan membeberkan strategi yang telah disusun oleh pemerintah sejauh ini.

Dia mengungkapkan, perlawanan akan dilakukan dari dua sisi, yaitu antar pemerintah dan juga oleh para pengusaha sawit Indonesia.

"Cuma kita harus mengatur strategi yang tidak mungkin saya kemukakan semua di sini, namanya juga strategi. Jadi kita akan melawan Eropa ini melalui berbagai pola, polanya baik itu secara government dan kita mendorong bisnis juga untuk melakukan gugatan," ujar dia.

Dia mengatakan, pemerintah akan menggugat melalui WTO, sementara para pelaku bisnis akan melakukan gugatan melalui court of justice atau pengadilan. Kedua gugatan tersebut, dapat menjadi satu untuk melawan Uni Eropa.