17 Januari 1997: Pertama Kalinya Perceraian Suami-Istri Disahkan di Republik Irlandia

Liputan6.com, Dublin - Republik Irlandia, pada 17 Januari 1997, secara hukum mengizinkan perceraian untuk pertama kalinya setelah referendum 1995.

Perceraian pertama di Irlandia, yang diberikan kepada seorang pria sakit parah yang ingin menikahi pasangan barunya, adalah pertanda penurunan kekuasaan Gereja Katolik atas Republlik, demikian seperti dikutip dari History, Senin (17/1/2022).

Konstitusi Irlandia 1937 secara khusus melarang perceraian. Meskipun konstitusi melarang negara mengadopsi agama resmi, Irlandia adalah negara yang sangat Katolik, dan dokumen asli berisi banyak elemen doktrin Katolik.

Gereja memainkan peran besar dalam kehidupan publik Irlandia, bahkan oleh standar negara-negara Katolik lainnya. Italia, misalnya, telah melegalkan perceraian pada tahun 1970.

Pada tahun 1986, pemerintah Irlandia menempatkan masalah ini sampai referendum nasional, tetapi 63,5 persen memilih menentang amandemen konstitusi. Sebuah undang-undang yang memungkinkan pemisahan hukum disahkan pada tahun 1989.

Setelah berkuasa pada tahun 1994, pemerintah "Rainbow Coalition" yang terdiri dari partai-partai kiri-tengah kembali menyebarkan referendum tentang amandemen konstitusi untuk memungkinkan perceraian.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Baik Paus Yohanes Paulus II dan Bunda Teresa secara terbuka mendukung pihak "Tidak", sebuah tanda keseriusan Gereja menentang tantangan yang dirasakan ini terhadap otoritasnya.

Meskipun demikian, Gereja mengakui bahwa tidak akan menjadi dosa bagi umat Katolik untuk memilih "Ya."

Pada akhirnya, kampanye "Ya" menghasilkan jumlah besar di daerah perkotaan, menang dengan selisih tipis 50,3 persen menjadi 49,7. Banyak upaya dilakukan untuk menantang hasilnya, tetapi tidak berhasil.

Meskipun referendum 1995 hanya melegalkan perceraian dalam kasus-kasus di mana pasangan telah dipisahkan selama setidaknya empat tahun, para pendukung pemisahan gereja dan negara memujinya sebagai kemenangan.

"Kami membawa Irlandia ke abad ke-20 pada awal 21," kata Mags O'Brien, seorang juru kampanye pro-perceraian.

Pada tahun 2019, amandemen lain sangat melonggarkan persyaratan untuk mendapatkan perceraian hukum, menghilangkan periode pemisahan 4 tahun seperti yang diatur dalam amandemen sebelumnya.