Banyak Suami Istri Bercerai Akibat Krisis Ekonomi di Korea Utara

Liputan6.com, Pyongyang - Jumlah orang Korea Utara yang mengajukan gugatan cerai meningkat, sebagian menurut sumber, hal ini dikarenakan tekanan ekonomi dan krisis.

Tetapi karena pemerintah menganggap perceraian sebagai "anti-sosialis", banyak pasangan yang terpaksa menunggu bertahun-tahun agar perpisahan mereka menjadi resmi, seperti dikutip dari rfa.org, Senin (1/8/2022). 

"Baru-baru ini, perselisihan keluarga memburuk karena alasan ekonomi dan jumlah keluarga yang ingin bercerai meningkat, tetapi pihak berwenang memerintahkan pengadilan untuk tidak dengan mudah menyetujui perceraian," kata seorang penduduk daerah Kyongsong di provinsi timur laut Hamgyong Utara kepada Layanan Korea RFA -- dengan syarat anonimitas untuk alasan keamanan.

"Ketika saya sesekali lewat di depan gedung pengadilan, saya selalu melihat belasan pemuda dan pemudi berkumpul di depan gerbang utama. Ini kebanyakan pasangan yang ingin menemui hakim atau pengacara untuk mengajukan gugatan cerai," katanya.

Pengadilan biasanya tidak mengabulkan perceraian kecuali ada "alasan yang tidak dapat dihindari," kata sumber itu.

"Perceraian secara tradisional diakui sebagai tindakan anti-sosialis yang menciptakan kerusuhan sosial. Di sini, di Korea Utara, mereka bersikeras untuk menjalani 'gaya hidup sosialis' yang mencakup 'revolusi rumah tangga,'" katanya, tanpa merinci bagaimana pernikahan yang tidak bahagia dianggap revolusioner.

"Minggu lalu, saya belajar sesuatu yang mengejutkan dari seorang kenalan saya. Suaminya adalah pejabat berpengaruh di salah satu pengadilan. Dia mengatakan jumlah kasus perceraian yang dapat ditangani oleh setiap pengadilan kota dan kabupaten setiap tahun dibatasi berdasarkan ukuran populasi," kata sumber itu.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kabupaten Kyongsong, yang berpenduduk sekitar 106.000 jiwa, hanya bisa mengabulkan 40 perceraian tahun ini, katanya.

Pandemi virus corona telah menghancurkan ekonomi Korea Utara, sebagian karena menyebabkan penutupan perbatasan China-Korea dan penangguhan semua perdagangan dengan China.

Sebagian besar perdagangan negara itu bergantung pada barang-barang impor China, dan setelah perbatasan ditutup, keluarga harus berjuang mencari cara baru untuk mencari nafkah.

Tekanan tambahan itu telah menyebabkan peningkatan perselisihan perkawinan, seorang penduduk kabupaten Unhung di provinsi utara Ryanggang mengatakan kepada RFA dengan syarat anonim untuk berbicara dengan bebas.

"Dalam beberapa tahun terakhir, pertengkaran keluarga meningkat karena kesulitan hidup, sehingga jumlah keluarga yang meminta cerai meningkat. Dulu ada kecenderungan malu untuk cerai, tapi sekarang tidak lagi," ujarnya.

"Orang-orang yang ingin bercerai berusaha untuk mendapatkannya sesegera mungkin, tetapi itu tidak mudah. Jumlah suap yang dibayarkan kepada hakim pengadilan atau pengacara menentukan apakah perceraian dapat dikabulkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan," katanya.

Suap adalah fakta kehidupan di Korea Utara.

"Karena begitu banyak pemohon perceraian, tidak mungkin melewati tahap pertama pengajuan dokumen tanpa membayar suap ke pengadilan," katanya.

"Kenyataannya adalah jika Anda tidak membayar suap, Anda tidak akan bercerai bahkan setelah menunggu tiga hingga lima tahun."

Sebaliknya, perceraian dapat terjadi dengan cepat bagi mereka yang memiliki banyak uang.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Korea Utara mengklaim berada di jalan untuk "akhirnya meredakan" krisis yang berasal dari wabah pertama yang diakui dari COVID-19, kantor berita negara itu mengatakan pada Senin 18 Juli 2022.

Klaim tersebut mengemukan ketika negara tetangga Asia memerangi gelombang infeksi baru COVID-19 yang didorong oleh subvarian Omicron.

Korea Utara mengatakan 99,98% dari 4,77 juta pasien demam sejak akhir April telah pulih sepenuhnya, tetapi karena kurangnya pengujian, Korea Utara belum merilis angka dari mereka yang terbukti positif COVID-19.

"Kampanye anti-epidemi ditingkatkan untuk akhirnya meredakan krisis sepenuhnya," kata KCNA seperti dikutip Kamis (21/7/2022).

Media tersebut menambahkan bahwa Korea Utara telah melaporkan 310 orang lagi dengan gejala demam.

Organisasi Kesehatan Dunia meragukan klaim Korea Utara, dengan mengatakan bulan lalu mereka yakin situasinya semakin buruk, bukan lebih baik, di tengah tidak adanya data independen.

Deklarasi Korea Utara bisa menjadi awal untuk memulihkan perdagangan yang lama terhambat oleh pandemi, kata seorang analis.

"Di bawah tren saat ini, Korea Utara dapat mengumumkan dalam waktu kurang dari sebulan bahwa krisis Virus Corona COVID-19 telah berakhir dan itu bisa menjadi awal untuk melanjutkan perdagangan lintas batas," kata Cheong Seong-chang, direktur pusat studi Korea Utara Institut Sejong. di Korea Selatan.

Analis mengatakan Korea Utara yang otoriter telah menggunakan pandemi COVID-19 untuk memperketat kontrol sosial yang sudah ketat.

Pyongyang menyalahkan wabahnya pada "hal-hal asing" di dekat perbatasannya dengan Selatan, mendesak rakyatnya untuk menghindari apa pun yang datang dari luar.

Kasus demam baru harian di Korea Utara yang dilaporkan oleh KCNA telah menurun sejak negara tertutup itu pertama kali mengakui pada pertengahan Mei bahwa mereka sedang berjuang melawan wabah COVID-19.

Kurangnya upaya vaksinasi publik, Korea Utara mengatakan sedang menjalankan pemeriksaan medis intensif secara nasional, dengan tes PCR harian pada air yang dikumpulkan di daerah perbatasan di antara langkah-langkah tersebut.

Korea Utara juga mengatakan telah mengembangkan metode baru untuk mendeteksi virus dan variannya dengan lebih baik, serta penyakit menular lainnya, seperti cacar monyet.