Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Pengesahan Pansus Pemindahan Ibu Kota Diwarnai Interupsi

Pembentukan pansus merupakan respons DPR atas surat Presiden Jokowi terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Sep 2019, 19:37 WIB

Diterbitkan 16 Sep 2019, 19:37 WIB

DPR Sahkan RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri), Fahri Hamzah (dua kanan), dan Agus Hermanto (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna di Jakarta, Senin (3/12). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - DPR mengesahkan pembentukan panitia khusus (Pansus) pemindahan ibu kota dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).

Pembentukan pansus merupakan respons DPR atas surat Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Respons tersebut bermaksud untuk melakukan kajian terhadap pemindahan ibu kota.

"DPR harus membuat respons terhadap surat presiden yang melampirkan semacam studi pemindahan ibu kota lalu mekanismenya apa, agar semua fraksi terlibat maka mekanismenya dibentuklah pansus," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang.

Kendati semua anggota DPR menyetujui hal tersebut, rapat pengesahan pansus pemindahan ibu kota sempat diwarnai interupsi oleh anggota Fraksi PKS Refrizal. Dia menolak proyek tersebut karena alasan pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta belum jelas.

"Setahu saya, jalan kereta api yang dibangun di Sulawesi Selatan juga belum selesai, ini mau bangun ibu kota baru. Ini harus jelas Pak Ketua. Saya menolak pemindahan ibu kota. Jangan sampai kita punya dua ibu kota, sekali lagi saya menolak pemindahan ibu kota," kata Refrizal.

Fahri kemudian menjelaskan kembali pembentukan pansus sebagai respons surat dari Presiden Jokowi. Studi yang dilakukan pemerintah bakal dilihat oleh pansus. Setelahnya, Fahri mengetok pembentukan pansus pemindahan ibu kota.