Soal Penanganan Kebakaran Depo Plumpang, PKS: Luhut Jangan Asal Bunyi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PKS yang juga Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, menilai koordinasi pemerintah terkait penanganan korban ledakan depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, berantakan.

Hal tersebut disampaikan Mulyanto menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang akan memindahkan pemukiman masyarakat di sekitar depo.

Sementara sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri BUMN Erick Thohir telah mengatakan akan memindahkan depo BBM Pertamina ke lahan milik Pelindo. Perbedaan sikap ini, menurut Mulyanto, akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban.

"Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," ujar Mulyanto pada wartawan, Rabu (8/3/2023).

Mulyanto mendesak Luhut untuk stop bicara masalah yang bukan menjadi ranah kewenangan kementeriannya. “Apalagi statemennya menentang arahan yang diberikan Wapres Maruf Amin,” kata dia

Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, lanjutnya, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tatakelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk “kurang ajar”. Karenanya Mulyanto meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut.

“Arogansinya sudah kelewatan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Wapres bersama Menteri BUMN dalam konferensi pers setelah kasus kebakaran Plumpang memberi arahan agar memindahkan Depo Pertamina di Plumpang ini ke wilayah Pelindo, yg relatif jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga operasi obyek vital negara ini tidak membahayakan masyarakat dan lingkungannya.

Sementara itu, Luhut dalam statemennya menyatakan sebaliknya, ia meminta agar Pertamina merelokasi masyarakat yang bermukim di sekitar depo plumpang, bagaimana pun caranya. Alasannya, karena tanah yang masih dalam proses sengketa tersebut diakui milik Pertamina. Bahkan luhut meminta agar pihak yang memberi izin tinggal kepada masyarakat untuk bertanggung jawab.