Partai Reformis Utama Iran Minta Diakhirinya Aturan Wajib Jilbab

Liputan6.com, Teheran - Partai reformis utama Iran pada Sabtu (24/9) menyerukan diakhirinya aturan wajib berpakaian bagi perempuan yang diberlakukan sejak 1983.

Seruan itu disampaikan setelah terjadinya protes-protes selama delapan malam berturut-turut terkait kematian Mahsa Amini, 22 tahun, dalam tahanan polisi pada 16 September, dikutip dari laman VOA Indonesia, Senin (26/9/2022).

Serikat Partai Rakyat Iran Islam juga menyerukan dikuranginya polisi moral yang menegakkan aturan itu. Partai itu dipimpin oleh para mantan pembantu Presiden Mohammad Khatami yang mengawasi cairnya hubungan dengan Barat antara 1997 dan 2005. Partai tersebut menyerukan pihak berwenang untuk "menyiapkan elemen-elemen hukum yang diperlukan untuk mencabut UU wajib jilbab itu."

Partai itu, yang sah namun tak memegang kekuasaan apapun, mengatakan Iran harus mengumumkan "diakhirinya secara resmi aktivitas polisi moral" dan "mengizinkan demonstrasi damai." Dikatakan, sebuah "komisi imparsial" harus dibentuk untuk menyelidiki kematian Amini dan menyerukan "segera dibebaskannya orang-orang yang baru-baru ini ditahan."

Sedikitnya 35 orang tewas dan ratusan cedera dalam protes-protes yang merebak setelah kematian Amini, menurut angka resmi. Ratusan lainnya telah ditangkap, termasuk sejumlah jurnalis reformis dan aktivis, serta demonstran.

Berdasarkan UU yang diadopsi pada 1983, empat tahun setelah revolusi Islam Iran, semua perempuan, apapun keyakinan atau kewarganegaraannya, harus menutupi rambut dengan kain di tempat umum dan mengenakan celana longgar di bawah mantel mereka.

Aturan tersebut sering diabaikan selama beberapa dekade, terutama di kota-kota besar, tetapi ada tindakan keras berkala.

Situasi di Iran memanas karena kematian wanita muda bernama Mahsa Amini (22). Wanita itu meninggal setelah ditangkap polisi moral karena tidak benar dalam memakai hijab. 

Kematian Mahsa Amini memantik demo besar-besaran di Iran. Viral pula video-video beredar di Twitter ketika wanita Iran berani membuka hijab mereka. Penulis Harry Potter, JK Rowling, bahkan ikut mendukung perjuangan para wanita Iran. 

Dilaporkan VOA Indonesia, Kamis (22/9/2022), video warganet yang diposting di media sosial tampak menunjukkan protes-protes anti-pemerintah terbaru yang berlangsung di sedikitnya 16 dari 31 provinsi pada hari Selasa. Ini lonjakan besar dari awalnya sedikit provinsi yang terlihat dalam video protes di media sosial dalam empat hari sebelumnya.

VOA tidak dapat memverifikasi secara independen protes-protes selama hampir sepekan itu karena dilarang melaporkan di dalam Iran.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan pemerintah tidak terkejut protes-protes berkobar di Iran terkait kematian polisi yang ditahan polisi moral negara itu pekan lalu.

Sullivan mengatakan, “Kami tidak terkejut melihat orang-orang dari semua lapisan masyarakat keluar di Iran untuk menentang keras hal itu dan mengatakan ini bukanlah masyarakat yang mereka inginkan. Ini tidak konsisten dengan kewajiban negara manapun di bawah Deklarasi HAM Universal PBB. Dan ini adalah sesuatu yang akan ditentang keras dan tegas oleh AS, sebagaimana yang saya lakukan sebelumnya dan kembali saya lakukan sekarang.”

Protes-protes dimulai hari Jumat lalu setelah rumah sakit mengukuhkan kematian perempuan berusia 22 tahun itu. Amini adalah warga minoritas Kurdi Iran yang tinggal di kota Saqez, provinsi Kurdistan, Iran Barat Laut.

Anggota keluarganya melaporkan bahwa polisi moral Iran menangkap Amini sewaktu ia berkunjung ke Teheran pada 13 September lalu. Mereka mengatakan polisi menuduh Amini tidak mengenakan jilbabnya dengan benar, dan membawanya ke kantor polisi di mana ia dilaporkan koma sewaktu berada dalam tahanan dengan perempuan-perempuan lainnya.

Kerabat Amini menuduh polisi Iran menganiayanya di dalam tahanan dan bergegas menguburkannya di Saqez pada hari Sabtu tanpa memberitahu hasil autopsi.

Pihak berwenang membantah telah menganiaya Amini dan menyebut kematiannya adalah karena serangan jantung. Keluarganya mengatakan Amini tidak memiliki riwayat gangguan jantung.

Pada Selasa (20/9), menghadapi kecaman internasional karena kematian seorang perempuan yang ditangkap polisi moral. Kematian perempuan muda bernama Mahsa Amini itu telah memicu demonstrasi selama tiga hari, termasuk bentrokan dengan pasukan keamanan di ibu kota Teheran dan kerusuhan lain yang menewaskan sedikitnya tiga orang.

Kantor PBB Urusan Hak Asasi Manusia menyerukan penyelidikan atas kematian Amini.

Amerika Serikat, yang tengah berupaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tahun 2015 dengan Iran, meminta pemerintah negara itu untuk mengakhiri “penganiayaan sistemik” terhadap kaum perempuan.

Italia juga menyampaikan kecaman keras atas kematian Amini.

Di sisi lain, para pejabat Iran menolak kritik yang dilontarkan oleh dunia internasional dan menyebutnya sebagai langkah bermuatan politik, dan menuduh negara-negara asing – yang tidak disebut namanya – mengobarkan kerusuhan.

Secara terpisah, seorang pejabat Iran mengatakan tiga orang tewas dibunuh kelompok bersenjata – yang juga tidak disebut namanya – di wilayah Kurdi, di mana demonstrasi tersebut berawal. Laporan tersebut merupakan konfirmasi pertama tentang kematian terkait demonstrasi dan kerusuhan pasca meninggalnya Amini.

Sementara kantor berita semi-resmi Iran, Fars, pada Senin (19/9) lalu, melaporkan kelompok-kelompok kecil demonstran kembali berkumpul di pusat kota Teheran, meneriakkan “matilah diktator!” Massa yang berjumlah sekitar 300 orang itu juga merusak rambu-rambu jalan.

Gubernur Teheran, Mohsen Mansouri, menuduh kedutaan-kedutaan asing telah memprovokasi demonstrasi itu, dan mengatakan tiga warga asing telah ditangkap. Ia tidak merinci kewarganegaraan dari ketiga orang yang ditangkap itu.