PBB: Setengah Miliar Orang Terancam Kemiskinan Ekstrem di 2030

Liputan6.com, London - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta dunia agar memperkuat komitmen supaya dunia bebas dari kemiskinan. Pasalnya, nyaris 500 juta orang terancam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.

Hal itu disampaikan Sekjen PBB pada peringatan The International Day for the Eradication of Poverty (Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional 2023).

The International Day for the Eradication of Poverty diperingati PBB setiap 17 Oktober. Tujuannya adalah mempromosikan pemahaman dan dialog di masyarakat soal kemiskinan.

Tema peringatan tersebut untuk 2023 adalah tentang orang-orang yang terjebak kemiskinan ekstrem, serta bekerja di jam yang panjang dalam kondisi yang berbahaya. Tetapi, mereka tetap kesulitan mendukung diri dan keluarga mereka.

Dilansir UN News, Sabtu (21/10/2023), Guterres turut menyorot bahwa lebih dari satu miliar orang tidak punya akses ke kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, air, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Saat ini saja, terpantau ada nyaris 700 juta orang yang hidup dengan uang kurang dari USD 2,15 per hari (sekitar Rp30 ribu). 

Kesulitan Akses

Sekjen PBB turut berkata ada miliaran orang lainnya masih kekurangan akses sanitasi, energi, pekerjaan, perumahan, dan jaring pengaman sosial.

Masalah pun diperparah oleh konflik, krisis iklim, diskriminasi, dan eksklusi. Sekjen PBB terutama menyorot hak perempuan.

Antonio Guterres berkata sistem keuangan global yang kuno dan tidak adil akan menyebabkan hampir setengah miliar hidup dalam kemiskinan ekstrem tersebut. Namun, Sekjen PBB itu optimistis bahwa hal itu bisa ditanggulangi.

"Mengakhiri kemiskinan adalah tantangan di zaman kita. Tetapi ini adalah sebuah tantangan yang bisa kita menangkan," tegasnya.

Pada peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan 2023, PBB juga menegaskan perlunya pekerjaan layak dan proteksi sosial sebagai cara untuk menegakkan martabat manusia untuk semua orang dan menekankan bahwa kpekerjaan layak harus memberdayakan masyarakat, menyediakan upah adil, dan kondisi kerja yang aman.

Pekerjaan yang layak juga haruslah menghormati nilai dan kemanusiaan dari semua pekerja.

PBB juga mendorong agar adanya keamanan upah bagi semua orang, terutama bagi anggota masyarakat yang paling rentan.

"Tema ini juga merupakan panggilan kepada para pemimpin politik dan pembuat kebijakan untuk menggunakan martabat manusia sebagai kompas pemandu dalam semua proses pembuatan keputusan," tulis pihak PBB.

Selain itu, PBB menggarisbawahi pentingnya kemitraan global yang kuat antara pemerintah, bisnis, dan organisasi masyarakat sipil agar memastikan supaya tidak ada orang yang ditinggalkan.

"Tujuan tertingginya adalah untuk melenyapkan kemiskinan secara keseluruhan dengan menciptakan kondisi bagi semua orang untuk hidup dengan martabat," ujar pihak PBB.

Sebelumnya dilaporkan, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengatakan bahwa dia mendukung upaya untuk meningkatkan daya pinjaman IMF dan Bank Dunia, dalam mengentas kemiskinan dan perubahan iklim.

Berbicara di sela-sela pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Maroko, Yellen mengatakan sistem pinjaman global telah berubah seiring waktu untuk menghadapi tantangan baru. 

"Negara juga harus berubah lagi untuk menghadapi tantangan global yang mendesak saat ini," ujar Yellen, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (11/10/2023).

Yellen mengungkapkan, dewan gubernur Bank Dunia pada pertemuan pekan ini di Marrakesh akan mendukung visi baru mengakhiri kemiskinan.

"Sudah menjadi hal yang masuk akal bahwa mengatasi perubahan iklim dan tantangan global lainnya adalah kunci untuk mencapai pembangunan," ucap Yellen dalam pidatonya di Marrakesh.

Presiden Bank Dunia Ajay Banga mengatakan para gubernur bank sentral pekan ini akan mendukung langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pinjamannya.

Perubahan tersebut memungkinkan penambahan kapasitas pinjaman tambahan sebesar USD 125 miliar.

Reformasi ini dan langkah-langkah lain yang dilakukan bank pembangunan daerah akan menambah total kapasitas pendanaan setidaknya USD 200 miliar, bebernya.

Namun dia menambahkan bahwa Bank Dunia juga membutuhkan “perubahan budaya untuk mempercepat mobilisasi sektor swasta”.

Dia memperingatkan bahwa pendanaan dari bank pembangunan multilateral (MDB) saja tidak akan cukup untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, yang mencakup pemberantasan kelaparan dan kemiskinan.

"Kita memerlukan MDB untuk menetapkan target mobilisasi modal swasta yang konkrit dan memberikan insentif bagi stafnya untuk memenuhi target tersebut," jelas Yellen.

Mengenai IMF, Yellen mengatakan Amerika Serikat akan mendukung "formula kuota yang lebih mencerminkan perekonomian global, namun perubahan terhadap hal ini hanya dapat terjadi dalam kerangka kerja yang disepakati berdasarkan prinsip-prinsip bersama".

Kuota IMF, yang didasarkan pada kinerja ekonomi, menentukan berapa banyak pendanaan yang harus diberikan suatu negara kepada IMF, hak suaranya, dan jumlah maksimum pinjaman yang dapat diperolehnya.

Di lain pihak, Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill mengingatkan bahwa meningkatnya tingkat utang di antara negara-negara Asia dapat menghambat pertumbuhan kawasan tersebut di bawah perkiraan saat ini.

Mengutip Channel News Asia, Selasa (10/10) Gill mengatakan, ia tetap kritis terhadap lambatnya restrukturisasi utang di bawah Kerangka Kerja Umum Kelompok G20 untuk merestrukturisasi utang negara-negara termiskin, dan mengatakan bahwa sangat penting untuk mempercepat proses tersebut.

Namun tingginya tingkat utang di Asia juga menjadi kekhawatiran, mengingat peningkatan pinjaman pemerintah dari pasar domestik akan membatasi tingkat kredit yang tersedia bagi perusahaan swasta, sehingga mengakibatkan melemahnya investasi.

"Kita menghadapi masalah yang bersamaan: terlalu banyak utang dan terlalu sedikit investasi," ujar Gill.

"Banyak konsumsi pemerintah dan konsumsi swasta yang dibiayai melalui utang. Tidak banyak investasi yang dibiayai melalui kredit, dan itu tidak bagus," ucapnya.

"Hasilnya bisa jadi adalah pertumbuhan yang jauh lebih rendah dari perkiraan kami. Jadi ini bukan situasi kesulitan utang, tapi hanya pertumbuhan yang merosot. Tapi ini masalah yang sama seriusnya. Sekarang kita bicara soal negara-negara yang sangat, sangat besar," katanya, tanpa memberikan angka dan negara spesifik.