Pimpinan Dewan: Korupsi Kemenhub Sistemik, DPR Perkuat Pengawasan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan angkat bicara soal operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ia menilai korupsi di Kemenhub berlangsung sistemik.

"Barangkali sudah beberapa kali terjadi untuk di kementerian itu, barusan sudah mendengarkan permintaan maaf dari Kemenhub, ini sistematik, harus didukung bersama-sama (upaya pembenahan). Untuk proses hukumnya kita serahkan, kita hormati bersama- sama," ujar Taufik di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Taufik menilai, ruang kerja Kemenhub sangatlah luas. Moda transportasi terdapat di darat, udara, dan laut. Ia berharap, DPR memberi dukungan perbaikan Kemenhub dengan memperkuat pengawasan.

"Sehingga harapannya semua sektor yang memungkinkan misalnya di bidang perizinan, pengadaan yang cukup besar seperti pengadaan kapal, pelabuhan yang dananya besar, kita harapkan kita dukung, kita jadikan peningkatkan fungsi pengawasannya bersama di Komisi V," papar dia.

Selain itu, Taufik menilai Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) perlu diprioritaskan. Perbaikan itu nantinya juga diarahakan untuk meningkatkan fungsi pengawasan.

"Begitu juga Undang-Undang pelayaran, Perhubungan, Undang-Undang Penerbangan, Perekeretaapian, Lalu Lintas, Angkutan Jalan, saya kira perlu segera direvisi mana kala itu berkaitan dengan fungsi pengawasan, sehingga nantinya seperti apa yang diharapkan Presiden teknis pelabuhan seperti apa, pengamanan penumpang seperti apa, dan lain-lain," tandas Taufik.

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini:

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat di Kemenhub, Rabu 23 Agustus malam. KPK menemukan sejumlah uang dari banyak tas saat melakukan penangkapan.

Uang tersebut terdiri dari dolar Amerika, dolar Singapura, dan mata uang lainnya.

"Ada sejumlah uang yang diamankan. Ada yang USD, SGD, dan mata uang asing lain serta rupiah. Ada sejumlah tas," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi Liputan6.com di Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Namun, Basaria mengaku belum mengetahui jumlah uang yang disita oleh KPK terkait OTT Pejabat Kemenhub tersebut. "Kami perlu waktu untuk menghitungnya," ujar dia.

Basaria membenarkan adanya pejabat di Kementerian Perhubungan yang terjaring OTT. Dia menuturkan, penyidik telah menyegel sebuah ruangan di Kemenhub.

"Ada penyelenggara negara yang kita amankan. Dan tim juga sudah menyegel sebuah ruangan di Kemenhub," pungkas Basaria.