Jaksa Agung Minta Pemprov Jambi Siapkan Ambulans Perairan

Liputan6.com, Jambi - Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin meminta Gubernur Jambi Al Haris menyiapkan ambulans di perairan. Keberadaan layanan kesehatan di perairan ini untuk memudahkan mobilisasi layanan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang Bantaran Sungai Batanghari, Provinsi Jambi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin usai peletakan batu pertama pembangunan RS Adhyaksa di Jambi, Senin (17/2/2025) bercerita, ia memiliki kesan yang mendalam tentang Jambi. Sewaktu ia bertugas sebagai Ketua Satgas penataan kawasan hutan di Jambi pada tahun 1989 setiap satu bulan berada di atas perairan Batanghari.

“Jambi jadi sejarah bagi saya. Saya tahu bertahannya kesehatan masyarakat yang ada di Bantaran Batanghari, mereka sangat membutuhkan layanan kesehatan,” kata Burhanuddin.

Ambulans yang beroperasi di wilayah perairan ini bagi Burhanuddin sangat penting. Layanan kesehatan berupa ambulans perairan ini akan menunjang keberadaan Rumah Sakit Adhyaksa. Rumah sakit Kejaksaan Agung itu kini sedang dibangun di wilayah Seberang Kota Jambi, tepatnya di pinggir Sungai Batanghari.

"Kalau boleh Pak Gub, saya diberi ambulans air. Nanti kalau ada yang sakit kita jemput, bukan jadi masyarakat yang datang, tapi khusus masyarakat di bantaran sungai kita jemput," 

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengaku akan segera menyiapkan ambulans di kawasan tersebut untuk mendukung keberadaan RS Adhyaksa. Al Haris tak menampik bahwa masyarakat yang hidup di bantaran Batanghari masih banyak warga menengah ke bawah. 

“Nanti kita siapkan ambulans udara, sehingga masyarakat di bantaran sungai yang sakit nanti bisa dijemput dengan mudah,” kata Al Haris.

Keberadaan RS Adhyaksa, sambung Al Haris, diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Semakin banyaknya rumah sakit dengan fasilitas mumpuni akan memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu berobat ke luar daerah.  

Rumah Sakit Umum Adhyaksa yang dibangun di Seberang Kota Jambi atau tepatnya di bantaran Sungai Batanghari ini merupakan rumah sakit ke-empat yang dibangun Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ground beraking atau peletakan batu pertama pembangunan dilakukan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

Novel Arsyad selaku Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk sebagai pelaksana proyek pembangunan dalam laporannya mengatakan bahwa kontrak pembangunan RS Adhyaksa di Jambi bernilai Rp255,5 miliar.

RS Adhyaksa itu dibangun di atas lahan seluas 28.500 meter persegi dengan bangunan utama lima lantai. Di lokasi itu juga akan dibangun sejumlah bangunan utilitas lainnya.

Dalam kontrak, kata Novel, pembangunan RS Adhyaksa tersebut akan menghabiskan waktu selama 10 bulan. Namun diminta oleh jaksa agung agar dipercepat menjadi 7-8 bulan. “Kami akan mencobakan,” kata Novel.

Sementara itu untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) sebagai penunjang operasional RS dianggarkan sebesar Rp127,8 miliar. Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyebut bahwa pembangunan RS Adhyaksa ini dianggarkan melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2025.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengatakan bahwa RS Adhyaksa Jambi ini merupakan RS Adhyaksa ke-empat yang dibangun di berbagai kota di Indonesia.

“Pertama di Jakarta, lalu di Banten luasnya 18 hektar, lalu di Mojokerto luasnya 64 hektar dan sekarang di Jambi ada 2,4 hektar. Tapi jangan lihat soal luas lahannya, tapi lokasinya strategis,” katanya.

RS Adhyaksa diharapkan bisa melayani masyarakat di bantaran Sungai Batanghari. “Saya berharap rumah sakit ini nanti tetap menjadi rumah sakit tipe C saja. Kenapa? karena tipe C itu bisa BPJS. Kalau tipe B itu kan adalah rumah sakit rujukan,” kata Burhanuddin. 

Pembangunan RS itu kata Burhanuddin, bukan semata-mata berbicara soal pendapatan. Namun keberadaan rumah sakit ini lebih kepada pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

“Pada dasarnya RS ini adalah RS umum yang diperuntukkan bagi masyarakat. Pengelolaannya nanti kalau bisa bekerja sama dengan yang di sini. Mungkin bisa bekerjasama dengan unja yang ada fakultas kedokterannya, karena kami juga membutuhkan dokter spesialis,” demikian Jaksa Agung ST Burhanuddin.