Kegiatan ekspor memiliki beberapa manfaat bagi setiap negara, antara lain:

• Menambah devisa negara.
• Mengenalkan produk dalam negeri.
• Meningkatkan lapangan pekerjaan.
• Menjalin kerjasama antar negara.
• Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
• Memperluas produksi.

Indonesia berpeluang merebut pangsa pasar ikan hias dunia. Data trademap menunjukkan, sejak tahun 2016-2019, Indonesia berada di peringkat keempat sebagai eksportir ikan hias dunia setelah Jepang, Singapura dan Spanyol.

Adapun 5 negara utama tujuan ekspor ikan hias Indonesia adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, Kanada, dan Singapura. Berdasarkan angka sementara Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), nilai ekspor ikan hias Indonesia pada periode Januari-Maret 2021 mencapai USD9,2 juta. Capaian ini menjadi yang paling besar dibanding 4 tahun terakhir pada periode yang sama.

“Bicara soal keyakinan, Insya Allah Indonesia akan menjadi negara pengekspor ikan hias nomor satu di dunia,” ujar Direktur Jenderal PDSPKP, Artati Widiarti dikutip Kamis (22/04/2021).

Kementerian Kelautan dan Perikanan, katanya, telah menyiapkan road map guna mempercepat pengembangan industri ikan hias secara nasional, mulai dari hulu hingga ke hilir. Artati menambahkan, dalam RPJMN 2020-2024 juga terdapat strategi pembangunan ikan hias seperti peningkatan produksi dan mutu; perdagangan dan promosi; konservasi spesies dan habitat ikan endemik; keterpaduan data dan informasi; juga sosialisasi dan edukasi publik.

Menurutnya, standar, regulasi teknis, dan penilaian kesesuaian juga berperan penting dalam peningkatan daya saing serta nilai tambah pada pelaksanaan strategi tersebut.

“Kami memiliki peran strategis tak hanya untuk menyiasati peluang pasar baru dan promosi, namun juga untuk lebih memacu dan meningkatkan pangsa pasar ikan hias Indonesia di dunia internasional,” urai Artati.

Kendati optimistis, Artati mengingatkan bahwa industri ikan hias, tidak hanya ikan hias dan tanaman hias air saja, melainkan industri turunannya seperti aquarium, pernak-pernik aksesoris pelengkap, jasa perawatan aquarium, dan lain-lain. Karenanya, ia mengajak para pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi dan bersinergi guna mendorong kemajuan industri ikan hias.

"Syaratnya (jika kita ingin jadi nomor satu) antara lain, semua pihak harus saling berkolaborasi dan bersinergi," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Machmud memaparkan nilai transaksi ikan hias global secara umum mencapai USD6,8 miliar di tahun 2019.

Angka ini termasuk sarana pendukung seperti tanaman hias, pakan, akuarium, dan lain sebagainya. Merujuk globenewswire.com, angka tersebut diprediksi akan naik terus menjadi USD11,3 miliar di tahun 2025.

"Ini peluang untuk kita meningkatkan ekspor, jadi orang sudah cenderung menikmati ikan hias sebagai upaya menyalurkan hobi dan kesehatan,” ujar Machmud saat menjadi narasumber pada acara Webinar Quality Time with BBP3KP sesi 11 “Membangun Pusat Bisnis Ikan Hias Indonesia” yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) pada Selasa (20/4/2021).

Dikatakannya, berdasarkan penggunaannya, pasar global ikan hias tersegmentasi pada residensial (perumahan) dan komersil. Segmen perumahan mendominasi pasar global seiring meningkatnya populasi masyarakat yang tinggal di daerah urban. Sebagai contoh, di Inggris terdapat 4 juta rumah tangga memelihara ikan hias. Jumlah ini mencapai 14% dari total populasi.

"Di Inggris, ikan hias yang dipelihara lebih dari 100 juta ekor dan menghabiskan sekitar 400 juta poundsterling/tahun untuk hobi tersebut," paparnya.

Ke depan, Machmud berharap segmen komersil juga bisa meningkat seiring peningkatan penggunaan akuarium sebagai dekorasi di hotel, restoran, pusat perbelanjaan dan kompleks perkantoran.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan komoditas ikan hias menjadi salah satu andalan Indonesia dalam menopang perekonomian masyarakat.

Data mencatat dalam beberapa tahun terakhir produksi ikan hias nasional terus mengalami peningkatan dari 1,19 miliar ekor pada tahun 2017 menjadi 1,22 miliar ekor di tahun 2018. Kemudian tumbuh menjadi 1,68 miliar ekor dengan nilai mencapai Rp19,81 triliun pada tahun 2019.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyadari, masih banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki persoalan untuk bisa meningkatkan kinerja dan daya saing ekspornya. Menurutnya, persoalan itu muncul baik dari pemahaman atas UMKM itu sendiri, serta regulasi yang dibuat pemerintah.

Masalah yang kerap dialami oleh UMKM seperti masalah legalitas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta prosedur ekspor impor. Kebanyakan UMKM masih tidak memahami dan menyadari pentingnya itu semua.

Sementara dari sisi regulasi, aturan pembatasan impor atau ekspor, izin berusaha, izin usaha industri, izin usaha perdagangan, sertfikasi keamananan pangan, sertifikasi halal dan mahalnya biaya sertifikasi masih jadi penghalang bagi UMKM.

"Ini merupakan area yang pemerintah akan terus lakukan penyederhanaan. Ini merupakan PR (Pekerjaan Rumah) bagi pemerintah terus untuk sederhanakan. Namun bagi usaha kecil untuk terus perhatikan legalitas kegiatan usaha," ujarnya dalam acara Memacu Ekspor UKM, secara virtual, Selasa (20/4).

Tak hanya itu, dari sisi pembiayaan UMKM juga memiliki askses yang cukup sulit untuk mendapatkannya. Sebab UMKM di Tanah Air memiliki anggunan terbatas dan modal terbatas.

Bahkan para UMKM sering dihadapkan pada suku bunga tinggi saat akses pendanaan dari lemnaga keuagan (LK) serta proses dan wkatu lama untuk dapatkan pinjaman dan minimnya pemahaman akan pembukuan.

Namun untuk menjawab hal tersebut, pemerintah sudah lakukan berbagai upaya untuk turunkan suku bunga untuk Usaha Kecil Menengah. "KUR merupakan salah satu contoh dimana volume dan aktivitas untuk UMKM terus ditingkatkan," ujarnya. 

Bendahara Negara itu melanjutkan, masalah lainnya juga datang dari sisi pendampingan yang masih mimim. Padahal identifikasi kebutuhan UMKM dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tatakelola, atau managemen perusahaan adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing produk mereka.

"Bagaimana program-prorgam pendampingan dilakukan saat ini dilakukan berbagai KL apakah Kemenperin, Kemendag, Menteri UMKM bahkan Pemda," jelasnya.

Kemudian juga persoalan mengenai area produksi. Menurutnya, minimnya standar produk sesuai standar global jadi penghalang UMKM untuk bisa tembus pasar global. Sementara dari sisi produksi terjadi inkonsistensi dan tidak terjadinya continuitas dari produksi dan kualitas produk.

"Hambatan kapasitas produksi dan SDM dan bahan baku jadi salah satu faktor yang berikan kontribusi persoalan produksi berbagai bantuan fasilitas peralatan dan hamabtan riset and development dirasakan UMKM," jelanya.

Terakhir yakni maslah pemasaran. Kebanyakan UMKM masih terkendala terbatasnya informasi mengenai peluang pasar dan jangkauan pemasaran. Minimnya kemampuan promosi, tingkat literasi digital dan keuangan, market riset ini jadi penghalang UMKM untuk tembus pasar global.

"Ditambah ketidakkonsistenan dalam update produk market place jadi salah satu faktor," tandasnya.