Deretan Respons Menteri Soal WFH untuk Atasi Polusi Udara Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Polusi udara Jakarta yang memburuk mendorong sejumlah upaya untuk mengatasinya. Salah satunya dengan sistem kerja hibrida dengan work from office (WFO) dan work from home (WFH).

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas tentang polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.

“Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5,2-5, atau angka yang lain,” tutur Jokowi.

Jokowi menilai, kualitas udara di  Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) selama sepekan terakhir sangat buruk. Pada Sabtu, 12 Agustus 2023, kualitas udara di DKI Jakarta berada di angka 156 atau masuk kategori tidak sehat. Jokowi mengatakan, kemarau panjang hingga penggunaan sumber energi dari batu bara menjadi faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek.

“Kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur,” kata dia.

Seiring usulan WFH untuk atasi polusi udara Jakarta, sejumlah pejabat termasuk menteri menanggapi hal tersebut. Berikut sejumlah respons menteri terkait usulan WFH untuk atasi polusi udara yang dihimpun dari berbagai sumber dan Antara, ditulis Rabu (16/8/2023):

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan masih mengkaji terkait rencana penerapan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) mengingat polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya meningkat.

“Kita masih mendiskusikan. Kita belum sampai pada kesimpulan, belum sampai apakah itu imbauannya menteri, atau imbauannya swasta sendiri atau nanti pemerintah provinsi,” tutur Ida kepada wartawan setelah Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Rabu, 16 Agustus 2023 demikian dikutip dari Antara.

Ida menuturkan, polusi udara merupakan masalah bersama yang perlu diselesaikan sehingga tidak semakin memburuk seiring meningkatnya mobilitas masyarakat setelah pandemi COVID-19.

“Tapi, saya kira memang itu masalah yang harus kita atasi. Pilihannya di antaranya WFH. Kita terus diskusikan,” tutur dia.

Mengenai imbauan WFH, Kementerian Ketenagakerjaan juga masih kaji untuk memberikan imbauan dalam bentuk surat kepada Perusahaan-perusahaan swasta.

“Kita belum sampai pada apakah mengimbau dalam bentuk surat. Tapi, itu menjadi wacana yang terus kita diskusikan. Tapi, harus dicarikan jalan keluar memang, jalan keluar bagaimana polusi ini tidak semakin buruk,” tutur Ida.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan, implementasi kebijakan WFH itu dipegang oleh menteri di kementerian lain. Terutama menteri yang memegang kendali masalah penyebab polusi udara, misalkan Kementerian Perhubungan dan lainnya.

“Itu kebijakannya dihandle (dipegang) oleh menteri-menteri yang handle sebabnya polusi udara. Itu mereka yang hulu, seperti Menteri Perhubungan,” tutur Budi Gunadi, pada Selasa, 15 Agustus 2023 dikutip dari Kanal Health Liputan6.com.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengakui kualitas udara di kawasan Jabodetabek makin memprihatinkan.

“Kualitas udara di Jabodetabek ini memang sudah semakin memprihatinkan, terutama diakibatkan oleh beberapa fenomena yaitu transportasi, industri dan juga cuaca. Tapi kita telah mencanangkan bahwa Kemenparekraf akan gerak cepat untuk menangani permasalahan ini,” ujar Sandiaga Uno, 15 Agustus 2023 dikutip dari Kanal Lifestyle Liputan6.com.

Sandiaga menuturkan, akan  memberikan instruksi langsung kepada pegawai di lingkungan Kemenparekraf untuk kembali menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Ia mengimbau untuk menggunakan transportasi publik dalam beraktivitas sehingga diharapkan mampu menurunkan polusi udara.

Selain itu, penetapan WFH untuk pegawai Kemanprekraf ditetapkan dalam 1-2 minggu ke depan dengan panduan empat hari WFH dan satu hari bekerja di kantor atau WFO.

Penulis: Fitri Haryanti H, Henry