Pidato PM Pakistan di Sidang Umum PBB Bikin India Meradang

Liputan6.com, New York - India merespons dengan marah pidato Perdana Menteri Pakistan Shahid Khaqan Abbasi dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Amerika Serikat.

Seperti dikutip dari BBC pada Jumat (22/9/2017), dalam pidatonya PM Abbasi menuding Negeri Hindustan melakukan kejahatan perang di wilayah Kashmir yang menjadi sengketa kedua negara. Selain itu, ia juga menyebut bahwa India telah mengekspor teror ke Pakistan.

Pemimpin Pakistan itu menyebut bahwa India telah menggunakan kekuatan besar dan tidak pandang bulu terhadap warga sipil yang melakukan demonstrasi menentang peraturan Delhi.

"Peluru telah membutakan dan melumpuhkan ribuan warga Kashmir, termasuk anak-anak. Kejahatan ini dan yang lainnya jelas merupakan kejahatan perang dan melanggar Konvensi Jenewa," ujar PM Abbasi.

Abbasi juga meminta PBB menunjuk seorang utusan khusus untuk mengawasi wilayah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Abbasi turut menyinggung perang Afghanistan dengan mengatakan bahwa Pakistan menolak menjadi "kambing hitam" dalam konflik tersebut. AS selama ini menuding dinas intelijen Pakistan memiliki hubungan dengan kelompok militan yang beroperasi di Afghanistan. Islamabad telah berulang kali membantah tuduhan tersebut.

Hubungan antara dua negara tetangga bersenjata nuklir itu memburuk akhir-akhir ini, terutama di Kashmir. India dan Pakistan terlibat dalam tiga perang sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1947, dua di antaranya berada di wilayah yang disengketakan.

Menanggapi pernyataan PM Pakistan, Sekretaris Pertama India untuk PBB Eenam Gambhir mengatakan bahwa "negara yang melindungi Osama bin Laden dan Mullah Omar seharusnya memiliki rasa malu untuk bermain peran sebagai korban".

Mullah Omar merupakan eks pemimpin tertinggi Taliban yang tewas pada April 2013.

"Pakistan sekarang Terroristan dengan industri yang berkembang adalah ekspor impor terorisme skala global," kata delegasi India tersebut.

Gambhir juga menuduh Pakistan menginginkan wilayah-wilayah milik negara tetangganya.

Wilayah Kashmir yang dihuni oleh mayoritas muslim telah memulai pemberontakan bersenjata melawan pemerintah India sejak 1989. India menyalahkan Pakistan karena memicu kerusuhan tersebut. Klaim itu ditolak oleh Islamabad.