Pengembalian Pajak Donald Trump Picu Protes DPR AS

Liputan6.com, Washington DC - Panel DPR Amerika Serikat (AS) yang dipimpin kubu Demokrat, pada hari Selasa, mengajukan gugatan ke pengadilan federal, untuk menuntut pengembalian pajak individu dan bisnis Presiden Donald Trump.

Komite Tata dan Sarana DPR mengajukan gugatan terhadap Kementerian Keuangan AS dan Layanan Pendapatan Internal, setelah Menteri Keuangan Steven Mnuchin menolak permintaan hukum untuk catatan tersebut, dan mengelak dua panggilan pengadilan kongres untuk meminta pengembalian.

"Kementerian Keuangan gagal mematuhi hukum dan menolak permintaan Komite," kata Ketua Komite Tata dan Sarana Richard Neal, dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera pada Rabu (3/7/2019).

Pengacara Donald Trump, Jay Sekulow, menyebut pengajuan itu sebagai "upaya terbaru pelecehan presiden", dan mengatakan tim hukum kliennya akan merespons di pengadilan.

Demokrat menginginkan catatan pajak Donald Trump dari 2013 hingga 2018, yang menurut para pakar hukum dapat menjelaskan transaksi bisnis presiden.

Proses hukum seperti itu, kata para ahli, bisa terungkap dengan lambat dan menjadi masalah dalam pemilu 2020.

Mnuchin menolak untuk menyerahkan pengembalian setelah Neal meminta dokumen pada 3 April, di bawah undang-undang federal yang mengatakan Kementerian Keuangan "akan melengkapi" catatan tersebut atas permintaan.

Komite percaya itu adalah pertama kalinya pemerintah menolak permintaan semacam itu, menurut gugatan terkait.

"Dalam menolak untuk mematuhi undang-undang, terdakwa telah melakukan serangan luar biasa pada otoritas Kongres, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam engawasan terhadap Kementerian Keuangan, IRS, dan undang-undang perpajakan atas nama rakyat Amerika," kata gugatan itu.

"Peradilan telah menjadi benteng melawan korupsi Donald Trump dan pelanggaran hukum kasar. Saya tidak ragu pengadilan rendah kita akan berpihak pada Kongres," twit Perwakilan Demokrat Bill Pascrell.

Sementara itu, kubu Demokrat yang ingin Neal segera memindahkan permintaan transparansi Trump ke pengadilan, mengungkapkan kelegaan atas pengajuan gugatan terkait.

"Tindakan hukum yang telah lama tertunda ini diperlukan untuk menjaga presiden dari upaya penetapan preseden yang buruk," kata Perwakilan Lloyd Doggett dalam sebuah pernyataan.

Di lain pihak, kubu Republik di Kongres AS menuduh upaya itu sebagai ekspedisi penangkapan ikan politik berbahaya oleh Demokrat, yang dapat "mempersenjatai" informasi pembayar pajak rahasia.

"Gugatan Demokrat yang partisan dan cacat melanjutkan pengejaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak sah untuk mengekspos informasi pajak pribadi Presiden Trump," kata Perwakilan Kevin Brady, salah seorang politikus top Republik di komite Neal, dalam sebuah pernyataan.

Komite Tata dan Sarana adalah satu dari setengah lusin panel di majelis rendah, yang melakukan penyelidikan dari kontak kampanye Trump dengan Rusia selama pemilihan presiden 2016.

Gedung Putih menolak untuk bekerja sama dengan sebagian besar dari desakan Komite Tata dan Sarana, sehingga menurut pengamat, dapat memicu pertempuran hukum lainnya yang lebih besar.

Donald Trump memutuskan sebuah preseden politik berusia puluhan tahun, dengan menolak untuk melepaskan pengembalian pajaknya sebagai kandidat presiden pada tahun 2016.

Preseden itu terus berlanjut hingga Trump menjabat presiden AS ke-45, di mana dia mengatakan pengembalian pajaknya berada di bawah audit IRS.

Adapun kubu Demokrat di DPR AS menggunakan klaim audit Trump sebagai upaya untuk mencari pengembalian pajak sang presiden.

Gugatan itu mengatakan dokumen diperlukan untuk menentukan apakah audit IRS bekerja dengan benar, untuk memeriksa bagaimana badan tersebut mengelola kebijakan pajak, di mana Trump terkait.

Selain itu, gugatan terkait juga ingin memastikan bahwa Trump mematuhi undang-undang perpajakan.