24 Agustus 2023: Pelepasan Perdana 1 Juta Ton Lebih Air Limbah Nuklir PLTN Fukushima ke Samudra Pasifik

Liputan6.com, Tokyo - Sebuah langkah yang jadi sorotan dunia tercatat hari ini setahun yang lalu. Pada 24 Agustus 2023, Jepang mulai membuang lebih dari 1 juta ton limbah nuklir atau Advanced Liquid Processing System (ALPS) atau air olahan ALPS dari PLTN Fukushima Daiichi yang rusak ke Samudra Pasifik.

Operator PLTN, Tokyo Electric Power (TEPCO), memompa sejumlah kecil air limbah nuklir dari PLTN tersebut pada hari Kamis, 24 Agustus 2023, dua hari setelah rencana tersebut disetujui oleh pemerintah Jepang.

TEPCO mengatakan pelepasan air limbah nuklir dari PLTN Fukushima Daiichi dimulai pada pukul 1:03 siang waktu setempat dan belum mengidentifikasi adanya kelainan pada pompa air laut atau fasilitas di sekitarnya. Rekaman video langsung menunjukkan teknisi di balik layar komputer dan seorang pejabat mengatakan – setelah hitungan mundur – bahwa “katup di dekat pompa pengangkut air laut sedang terbuka.”

"Pelepasan dimulai pukul 1 siang waktu setempat," demikian menurut perusahaan listrik milik negara Tokyo Electric Power Company (TEPCO) seperti dikutip dari The Guardian.

Pelepasan limbah nuklir ini merupakan bagian dari rencana kontroversial yang telah menuai keberatan keras dari banyak konsumen serta beberapa negara regional, dengan Beijing memimpin kritik tersebut.

Dimulainya pelepasan pada Kamis sore itu memicu kecaman pedas dari Tiongkok yang menggambarkan operasi tersebut sebagai "tindakan egois dan tidak bertanggung jawab."

Sebuah langkah yang telah mendorong China untuk segera mengumumkan larangan menyeluruh atas semua impor makanan laut dari Jepang dan memicu kemarahan di masyarakat nelayan di dekatnya.

Kemudian, mengutip CNN, departemen bea cukai Tiongkok mengumumkan akan menghentikan impor semua produk perairan yang berasal dari Jepang – yang berarti larangan tersebut berpotensi membatasi produk kelautan lainnya selain makanan laut seperti garam laut dan rumput laut.

"Laut adalah milik bersama seluruh umat manusia, dan memulai pembuangan air limbah nuklir Fukushima secara paksa ke laut adalah tindakan yang sangat egois dan tidak bertanggung jawab yang mengabaikan kepentingan publik internasional," kata kementerian luar negeri China dalam sebuah pernyataan.

Mereka memperingatkan tentang potensi "bencana sekunder buatan manusia bagi penduduk setempat dan seluruh dunia" setelah bencana Fukushima 2011.

“Dengan membuang air ke laut, Jepang menyebarkan risiko ke seluruh dunia dan mewariskan luka terbuka kepada generasi manusia di masa depan.”

Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah "risiko kontaminasi radioaktif terhadap keamanan pangan yang disebabkan oleh pembuangan air yang terkontaminasi nuklir Fukushima di Jepang," dan untuk melindungi kesehatan konsumen Tiongkok, kata departemen bea cukai dalam pernyataannya.

Jepang telah berargumen selama kontroversi pembangunan bahwa pembuangan air yang diolah aman dan sangat dibutuhkan untuk membebaskan ruang di pembangkit listrik tenaga nuklir yang lumpuh.

Perusahaan operator PLTN, Tokyo Electric Power (TEPCO) mengatakan bahwa mereka diperkirakan membuang hanya sekitar 200 atau 210 meter kubik air limbah yang telah diolah. Mulai hari Jumat (25 Agustus 2023), mereka berencana untuk terus membuang 456 meter kubik air limbah yang telah diolah selama periode 24 jam dan total 7.800 meter kubik selama periode 17 hari.

TEPCO mengatakan bahwa operasi akan segera dihentikan dan penyelidikan akan dilakukan jika ada kelainan yang terdeteksi pada peralatan pembuangan atau tingkat pengenceran air limbah yang telah diolah.

Mereka mengirim kapal ke pelabuhan pada hari Kamis (24/8), saat peluncuran untuk mengumpulkan sampel guna memantau dan memastikan bahwa air limbah yang telah diolah memenuhi standar keselamatan internasional.

Gempa bumi dan tsunami dahsyat di Jepang tahun 2011 menyebabkan air di dalam pembangkit nuklir Fukushima terkontaminasi dengan bahan yang sangat radioaktif. Sejak saat itu, air baru telah dipompa masuk untuk mendinginkan puing-puing bahan bakar di reaktor, sementara air tanah dan air hujan telah bocor masuk, sehingga menghasilkan lebih banyak air limbah radioaktif.

Rencana untuk melepaskan air tersebut telah berjalan selama bertahun-tahun, dengan pihak berwenang memperingatkan pada tahun 2019 bahwa ruang untuk menyimpan material tersebut sudah hampir habis dan mereka "tidak punya pilihan lain" selain melepaskannya dalam bentuk yang telah diolah dan sangat encer.

Sementara beberapa pemerintah telah menyatakan dukungannya terhadap Jepang, yang lain menentang keras pembuangan air limbah, dengan banyak konsumen di Asia menimbun garam dan makanan laut di tengah kekhawatiran akan kontaminasi di masa mendatang.

AS telah mendukung Jepang, dan Taiwan telah sepakat bahwa jumlah tritium yang dibuang seharusnya memiliki dampak yang "minimal".

Namun, Tiongkok dan Kepulauan Pasifik vokal dalam penentangan mereka, dengan alasan pembuangan tersebut dapat berdampak luas secara regional dan internasional, dan berpotensi mengancam kesehatan manusia dan lingkungan laut.

Sebelum Tiongkok mengumumkan larangan makanan laut pada hari Kamis, kementerian luar negerinya mengatakan pembuangan air limbah akan "menularkan risiko ke seluruh dunia dan memperpanjang penderitaan ke generasi manusia di masa mendatang."

Media sosial Tiongkok juga dibanjiri kemarahan dan kekecewaan pada hari Kamis, dengan tagar tentang pembuangan tersebut memperoleh lebih dari 800 juta tampilan di Weibo hanya dalam beberapa jam.

Banyak pengguna mendukung larangan makanan laut, sementara yang lain meminta pihak berwenang untuk mengambil langkah lebih jauh. "Kita harus melarang semua produk Jepang," tulis salah satu komentar teratas.

Banyak orang di Tiongkok terus memiliki perasaan ambivalen terhadap Jepang. Meskipun produk dan budaya Jepang populer di Tiongkok, seruan untuk memboikot semua hal yang berbau Jepang bukanlah hal yang aneh setiap kali keluhan lama, yang dipicu oleh pertikaian bilateral saat ini, muncul kembali.

Pada tahun 2012, serangkaian protes anti-Jepang di kota-kota di seluruh Tiongkok berubah menjadi kekerasan setelah Jepang memutuskan untuk menasionalisasi sekelompok pulau di Laut Cina Timur yang diklaim oleh Tokyo dan Beijing.

Larangan total terhadap produk akuatik dan makanan laut Jepang memperluas peraturan sebelumnya yang telah menghentikan impor dari Fukushima dan sembilan wilayah lain di Jepang. Awal minggu setelah pelepasan air limbah nuklir Fukushima, Hong Kong mengumumkan larangan serupa terhadap makanan yang diimpor dari beberapa wilayah Jepang.

Kedua tempat tersebut – daratan Tiongkok dan Hong Kong – merupakan dua pasar ekspor terbesar Jepang untuk makanan laut, menurut data bea cukai Jepang, yang menandakan potensi masalah bagi industri perikanan Jepang.

Meskipun mendapat reaksi keras, otoritas Jepang dan pendukung internasional mereka, termasuk pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, berpendapat bahwa pembuangan limbah tersebut aman.

Selama bertahun-tahun, air limbah tersebut terus diolah untuk menyaring semua elemen berbahaya yang dapat dibuang, kemudian disimpan dalam tangki. Sebagian besar air diolah untuk kedua kalinya, menurut TEPCO.

Ketika air limbah akhirnya dibuang, air tersebut akan sangat diencerkan dengan air bersih sehingga hanya mengandung konsentrasi bahan radioaktif yang sangat rendah. Air tersebut akan mengalir melalui terowongan bawah laut sekitar 1 kilometer (0,62 mil) dari pantai, ke Samudra Pasifik.

Pihak ketiga akan memantau pelepasan selama dan setelah pelepasannya – termasuk Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) PBB.

IAEA memiliki staf yang ditempatkan di kantor Fukushima yang baru dibuka dan akan memantau situasi selama beberapa tahun mendatang, katanya.