Banyak Pansus Terbentuk, Ketua DPR Tetap Larang Kunker ke LN

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Ade Komaruddin menegaskan, anggota panitia khusus atau pansus tetap dilarang melakukan kunjungan kerja atau kunker. Kendati, saat ini banyak pansus DPR yang dibentuk.

"Untuk menyemangati para anggota menuntaskan undang-undang, saya tegaskan tidak boleh melakukan hal itu lagi (kunker ke luar negeri) seperti sebelumnya," ucap Ade Komarudin saat halalbihalal dengan jajaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) di Gedung Nusantara II Kompleks Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 22 Juli 2016.

"Alhamdulillah evaluasinya dengan hilangnya itu (kunker ke luar negeri), maka anggaran dapat dipergunakan untuk yang lain," politikus Partai Golkar yang akrab disapa Akom itu menambahkan.

Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para anggota Dewan tidak ada yang melakukan kunker ke luar negeri jika tak ada keperluan. Semoga ke depan, imbuh Akom, tidak ada laporannya.

"Kita tidak ingin mendapatkan laporan bahwa teman-teman yang berkunjung ke luar negeri itu tidak ada urusannya dengan urusan pekerjaan, semua harus berurusan dengan pekerjaan," ujar Akom.

Kinerja BKSAP ke depan pun diharapkan menjadi lebih baik lagi dan dimaksimalkan. "Tidak hanya BKSAP, kita pun juga ingin semua pekerjaan anggota parlemen dapat lebih baik ke depannya, semua koordinasi dapat berjalan dengan baik. Supaya semua tugas kedewanan dapat dimaksimalkan," Akom menandaskan.

Sementara itu, Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf juga mengatakan pentingnya acara silaturahmi usai Lebaran ini, bahkan dapat memperpanjang umur.

"Karena silaturahmi di dalam Islam yang berarti memperpanjang umur, dan memudahkan rezeki," ujar Nurhayati.

"Kami ingin selalu dan untuk meningkatkan kinerja dari BKSAP yang mempunyai misi utama sebagai ujung tombak informasi parlemen dapat terus meningkatkan kerja sama dalam rangka kesejahteraan masyarakat Indonesia," Nurhayati menambahkan.

Adapun dalam halalbihalal tersebut terlihat juga anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha, Tantowi Yahya, dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani.