Menag Ungkap Tantangan Terapkan Istitha'ah: Jemaah Haji Tak Lolos Kesehatan, Lapor Pejabat Akhirnya Diloloskan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meyakini penerapan persyaratan istitha'ah (kemampuan) kesehatan bakal menekan kasus jemaah haji yang sakit maupun wafat di Tanah Suci.

"Kita tidak ingin kejadian-kejadian yang kemarin berlaku di Saudi, jamaah banyak yang demensia, kemudian sakit sepanjang proses musim haji, dan seterusnya sampai ada yang hilang terulang kembali, karena kunci utamanya adalah istitha'ah kesehatan," kata Menag Yaqut saat membuka "Mudzakarah Perhajian Indonesia 2023/1445 H" di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (23/10/2023).

Yaqut menuturkan selama ini mekanisme perhajian terbalik karena mendahulukan lunas ongkos naik haji (ONH), setelah itu calon haji baru dicek kesehatannya.

Mekanisme tersebut, menurut dia, membuat Kementerian Kesehatan menanggung risiko untuk mencoret nama calon jamaah yang sudah lunas meski catatan kesehatannya tidak memungkinkan.

"Apa akibatnya semua jamaah yang sudah lunas diloloskan begitu saja," kata Menag dikutip dari Antara.

Pada musim haji 2023, ia menyebut sebanyak 774 jemaah haji wafat dan satu jamaah hilang di Tanah Suci, sementara sekitar 30 orang lainnya meninggal dunia setelah tiba di Indonesia.

"Saya sudah minta ke Pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah agar terus berkoordinasi dengan pihak Kerajaan Saudi Arabia agar jamaah hilang terus dicari," ucap dia.

Agar peristiwa serupa tidak berulang di masa-masa yang akan datang, Yaqut meminta persyaratan istitha'ah kesehatan sebelum pelunasan haji benar-benar diterapkan dengan rumusan yang matang.

"Saya ingin benar-benar kriteria Istitha'ah ini dirumuskan dengan baik. Kita tidak ingin kejadian tingginya jamaah yang wafat berulang di Saudi karena banyak dimensia, sakit sepanjang proses, sampai hilang. Saya tidak ingin terjadi kembali," kata dia.

Kendati demikian, Yaqut mengakui masih ada tantangan lain dalam penerapan istitha'ah kesehatan lantaran pemeriksaannya dilakukan oleh dokter puskesmas yang berada di bawah bupati atau wali kota.

"Ketika ada jamaah yang tidak lolos lalu ia melaporkan hal tersebut pada pejabat terkait, sang dokter menghadapi tantangan tersendiri sehingga terpaksa meloloskannya. Mohon ini juga menjadi perhatian," ujar Yaqut kepada jajarannya.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan perumusan kebijakan baru tersebut penting dilakukan sebab pelayanan haji tahun 2023 mencatatkan angka kematian paling tinggi dalam 10 tahun terakhir.

"Data perlu dikaji kembali agar dapat rekomendasi syarat istitha'ah (kesehatan) sebelum penyelenggaraan ibadah haji," ujar dia.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mendukung gagasan Menag Yaqut yang mendahulukan istitha'ah kesehatan ketimbang istitha'ah pelunasan ONH.

"Komisi VIII mendukung ide Gus Menteri yang mengusulkan perubahan pendekatan kesehatan dengan mendahulukan istitha'ah kesehatan sebelum pelunasan. Sebelum pelunasan harus 'clear' dulu istitha'ah kesehatannya," ujar Kahfi.

Kerajaan Arab Saudi telah menambah kuota haji Indonesia sebanyak 20.000 jamaah untuk pelaksanaan ibadah haji 1445 H/2024. Hal itu disampaikan Kementerian Agama, usai Presiden Indonesia, Joko Widodo melakukan kunjungan ke Kerajaan Arab Saudi.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginformasikan adanya tambahan kuota haji Indonesia untuk 2024. Tambahan kuota haji patut disyukuri dikarenakan akan mengurangi antrian calon jamaah haji Indonesia.

“Indonesia mendapat tambahan kuota dari Pangeran Muhammad bin Salman, minimal 20 ribu. Ini menjadi kebahagiaan sekaligus tantangan,” Yaqut kepada Liputan6.com, di gedung negara Grahadi Surabaya, Sabtu (21/10/2023).

Yaqut menjelaskan, Kementerian Agama akan segera mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji 2024. Namun selain memberikan tambahan kuota, Kerajaan Arab Saudi melakukan perubahan regulasi untuk Indonesia.

“Saudi mengubah beberapa regulasi yang harus disiapkan karena berbeda dengan sebelumnya,” jelas Yaqut.

Menghadapi penambahan dan perubahan regulasi yang diberikan Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Agama telah menggelar rapat virtual dengan jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pada rapat tersebut, salah satunya segera menyiapkan langkah dengan adanya penambahan kuota haji sehingga segera didistribusikan secara berkeadilan.

“Tetap ada prioritas lansia, jumlahnya saat ini kurang lebih ada 600 ribu jemaah lansia. Saya ingin ini supaya mereka juga bisa menjadi prioritas,” ucap Yaqut.