Liputan6.com, Sydney - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah mengadakan lawatan empat hari ke Australia. Rombongan Netanyahu berangkat dari Singapura dengan maskapai El Al menuju Sydney dengan waktu tempuh lebih dari 11 jam.
Lama perjalanan PM Netanyahu tersebut dianggap tak lazim. Menurut situs penerbangan FlightAware, umumnya perjalanan dari Singapura menuju Sydney hanya makan waktu sekitar 8,5 jam.
Baca Juga
Seperti dimuat The Guardian, Rabu, (22/2/2017), waktu tempuh yang lebih lama tersebut kabarnya dikarenakan pesawat yang mengangkut rombongan Netanyahu memilih rute memutar. Hal ini disebut-sebut dilakukan untuk menghindari wilayah udara Indonesia.
Advertisement
Seorang anggota rombongan PM Netanyahu mengonfirmasi bahwa pesawat memang mengambil rute yang memutar. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh.
PM Netanyahu tiba di Sydney pada Rabu pukul 06.30 waktu setempat. Kunjungannya ke Negeri Kanguru itu tergolong bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang PM Israel menginjakkan kaki di Australia.
Tidak ada penjelasan dari Israel terkait dengan rute penerbangan tersebut. Maskapai El Al selama ini memang dilarang untuk melintasi wilayah udara sejumlah negara muslim, termasuk Pakistan.
Indonesia sendiri merupakan rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia. Dan RI sejauh ini konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Di lain sisi, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pada Maret 2016 lalu, PM Netanyahu sempat menyerukan agar kedua negara membuka hubungan diplomatik dengan alasan ada banyak peluang untuk kerja sama bilateral terutama dalam lini teknologi.
The Guardian mengutip laporan Times of Israel, Netanyahu menilai alasan bagi kedua negara tidak membuka hubungan diplomatik tidak lagi relevan. Lagi pula menurut Netanyahu, baik Israel maupun Indonesia sama-sama memerangi terorisme.
"Saya punya beberapa teman di Facebook yang berasal dari Indonesia," ujar PM Netanyahu.
Namun pemerintah Indonesia menegaskan, Jakarta hanya akan menjalin hubungan dengan Tel Aviv jika kemerdekaan Palestina diakui.
"Hal paling penting adalah semangat untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina," demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Kerja, Pramono Anung.