Donald Trump dan Kim Jong-un Sepakat Bertemu Kembali pada Akhir Februari 2019

Liputan6.com, Washington DC - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengabarkan bahwa Donald Trump dan Kim Jong-un sepakat mengadakan pertemuan puncak kedua menjelang akhir Februari 2019.

Pengumuman itu disampaikan oleh Kantor Oval di Gedung Putih pada Jumat 18 Januari, setelah menerima kunjungan resmi dari tangan kanan pemimpin Korea Utara, Kim Yong-chol.

Dikutip dari The Guardian pada Sabtu (19/1/2019), Kim Yong-chol --yang merupakan veteran intelijen-- bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo selama satu jam di sebuah hotel di Washington DC, dan kemudian menghabiskan lebih dari satu setengah jam dengan Donald Trump di Gedung Putih.

Setelah utusan Korea Utara itu meninggalkan Gedung Putih, juru bicara Trump, Sarah Sanders, mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa pertemuan puncak lainnya dengan Kim Jong-un akan segera berlangsung, tetapi lokasi dan waktu resminya belum diputuskan.

Sanders mengatakan Trump dan Kim Yong-chol telah membahas "denuklirisasi dan pertemuan puncak kedua, yang akan berlangsung menjelang akhir Februari".

"Presiden Trump berharap untuk bertemu dengan Ketua Kim di tempat yang akan diumumkan kemudian," tambahnya.

Para diplomat AS telah memeriksa lokasi di Pasifik untuk pertemuan puncak kedua, termasuk Hanoi, Bangkok dan Hawaii, di mana Ibu Kota Vietnam dipandang potensial saat ini.

Sebagai salah satu hasil pertemuan di Kantor Oval pada hari Jumat, utusan khusus AS, Stephen Biegun, akan bertemu dengan mitranya dari Korea Utara, Choe Son-hui, di Stockholm selama akhir pekan ini, guna mencoba mengembangkan agenda lebih pada pada gelaran KTT mendatang.

Sebelumnya, Korea Utara terus menolak untuk bertemu dengan Biegun, dan lebih memilih berdiskusi dengan Pompeo langsung, atau Trump, atas alasan efisiensi.

Simak video pilihan berikut: 

Sejak KTT pertama di Singapura pada 12 Juni 2018, Korea Utara telah menunda uji coba senjata nuklirnya, dan Trump membatalkan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan,

Akan tetapi, hal itu tidak memicu perubahan substansial dalam program nuklir Korea Utara, yang menurut klain Trump, akan mengikuti komitmen di Singapura.

Pemerintahan Trump --dan juga beberapa pemerhati internasional-- menuding Pyongyang melanjutkan pengayaan uranium dan meningkatkan produksi rudal. Hal ini lah yang kemudian memicu AS mempertimbangkan untuk meningkatkan beban sanksinya kepada Korea Utara.

Pekan ini, wakil presin AS, Mike Pence, mengakui bahwa Washington masih "menunggu langkah konkret" dari rezim Kim Jong-un. Selain itu, Negeri Paman Sam juga meluncurkan rencana memperluas sistem pertahanan rudal secara signifikan, sebagian besar dirancang untuk melawan apa yang disebut Pentagon sebagai "ancaman luar biasa" dari Korea Utara.

Di lain pihak, Pyongyang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melucuti secara sepihak, dan menuntut pelonggaran sanksi internasional, sebelum kembali menawarkan konsesi pada program nuklirnya.

Kim Jong-un juga menuntut jaminan keamanan dari AS, dan mengakhiri status konflik Perang Korea 1950-53 secara formal.