AS Kembali Beri Sanksi ke Perusahaan dan Entitas China Soal Urusan Uighur

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah AS hari Kamis (16/12) menjatuhkan sanksi-sanksi baru terhadap beberapa perusahaan bioteknologi, teknologi pemindaian dan entitas pemerintah China karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas Muslim-Uighur di provinsi Xinjiang, di bagian barat negara itu.

Pemerintahan Biden mengatakan sanksi-sanksi baru itu akan mencegah perusahaan-perusahaan Amerika menjual produk pada Akademi Ilmu Kedokteran Militer China dan 11 lembaga penelitiannya yang mengembangkan bioteknologi. Demikian seperti dikutip dari laman VOA Indonesia, Jumat (17/12/2021). 

Pemerintah Amerika mengatakan China menggunakan bioteknologi untuk menindas warga Uighur.

China menyangkal hal ini dan mengatakan tindakan keamanan apapun terhadap Uighur adalah untuk mencegah terorisme.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

“Kinerja ilmiah bioteknologi dan inovasi medis dapat menyelamatkan nyawa. Sayangnya Republik Rakyat China RRC memilih untuk menggunakan teknologi-teknologi ini untuk mengontrol rakyatnya dan menindas anggota kelompok etnis dan agama minoritas,” ujar Menteri Perdagangan Gina Raimondo dalam sebuah pernyataan.

Ditegaskannya, “Kami tidak dapat membiarkan komoditas, teknologi dan piranti lunak Amerika – yang mendukung ilmu kedokteran dan inovasi bioteknik – dialihkan penggunaannya pada hal-hal yang bertentangan dengan keamanan nasional Amerika.”

Langkah ini diambil beberapa hari setelah pemerintah Amerika baru-baru ini mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin mendatang di Beijing karena “pelanggaran HAM yang mengerikan dan kekejaman di Xinjiang.”

Gedung Putih juga mengatakan pihaknya mendukung RUU bipartisan yang akan melarang impor barang-barang yang dibuat di Xinjiang, kecuali China dapat membuktikan bahwa barang-barang itu tidak dibuat dengan menggunakan kerja paksa. RUU itu diblokir oleh Senator Ron Wyden dari faksi Demokrat Rabu lalu (15/12), yang ingin mengaitkan RUU Itu dengan perpanjangan kredit pajak anak yang akan berakhir tahun ini.